Bogor Times,Kota Bogor-Praktisi hukum Banggua Togu Tambunan meminta Walikota Bogor Bima Arya mencopot Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya (Dirut PPPJ) Muzakkir dari jabatannya.
Hal itu,lantaran Tambunan kecewa terhadap kinerja Dirut PPPJ yang hanya menyetorkan Pendapatan Asli Daerah PAD sebesar Rp 400 juta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Bogor.
Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan media ini,pada 2019 Direksi Perumda Pasar Pakuan Jaya hanya mampu menyumbang pad sebesar Rp 400 juta.
Sedangkan pendapatan yang disumbangkan pada 2020 besarannya juga sama yaitu Rp 400 juta.
Dan satu tahun setelahnya atau tepatnya pada 2021 jumlah pad yang disetorkan hanya Rp 600 juta.
Begitupun pada 2022 pad yang disumbangkan hanya sedikit mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 200 juta sehingga jumlah pad yang diterima pemkot menjadi Rp 800 juta.
Walaupun jumlah pad yang disetorkan kecil Direksi PPPJ juga diduga belum mampu melunasi hutang tunggakan pajak.Padahal jumlah pasar yang dikelola Muzakkir ada sebanyak 14 pasar.
Tambunan juga menanyakan berapa besaran pad yang diperoleh pppj jika tidak membayar hutang tunggakan pajak.
Suami Boru Sinambela ini juga ingin mengetahui alasan Muzakkir mengapa tidak mau menjelaskan sisa hutang tungakan pajak kepada wartawan.
Sebab,kata dia,jika Dirut PPPJ Muzakkir tidak transparan maka hal ini bisa menjadi masalah di kemudian hari.
Sebab UU Keterbukaan Informasi Publi No 14 Tahun 2008 sudah menjelaskan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. (2) Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. (3) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.Banggua pun khawatir jika Muzakkir suatu hari akan meninggalkan tunggakan pajak.
Menurut Tambunan,jika pad yang disumbangkan jumlahnya kecil jabatan posisi dirut tidak mesti diemban oleh Muzakkir.
“Saya rasa jabatan posisi dirut juga bisa diemban anak SMA yang sudah lulus.Saya yakin jumlah pad yang dihasilkan bisa mencapai Rp 4 miliar dari 14 pasar.Dan tidak mesti ikut dalam panitia seleksi (pansel).Jika saja pad yang disetor bisa mencapai Rp 2 miliar maka sudah barang tentu Pak Muzakkir harus dipertahankan,tapi kan pada kenyataannya tidak,”kata Tambunan sembari mengingatkan agar walikota segera mencari sosok pegganti Muzakkir pada Rabu,26 Oktober 2022.
Banggua Togu Tambunan juga memperingatkan agar Muzakkir mau menunjukkan data tunggakan pajak dan data pad yang real kepada publik.Mengigat perumda adalah perusahaan pemerintah bukan perusahaan miliknya.
“Begitu juga terkait pasar yang belum dikerjasamakan itu ada berapa itu juga seharusnya dikerjasamakan guna menambah pad.Dan pemerintah bisa memaksa untuk mengkerjasamakannya karena pemerintah adalah regulator atau pemimpin pelayan publik.Saya juga meminta agar laporan per triwulan itu dibuat agar tidak membuat publik jadi curiga,”tambah Tambunan lagi.
