Bogor Times,Kota Bogor-Anggota DPRD Kota Bogor kini sedang menyelidiki dugaan penyebab raibnya aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Penyelidikan itu pun,dilakukan melalui pansus yang dibentuk anggota dewan.
Pasalnya Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) yang mengelola Bus Transpakuan diduga membuat rugi Pemda Kota Bogor hingga puluhan milyar rupiah.
Kantor Akuntan Publik (KAP) pun kini dilibatkan untuk ikut menghitung kerugian yang dialami Pemda Kota Bogor dibawah kepemimpinan Bima Arya Sugiarto-Dedie A Rachim.
Meskipun awalnya PDJT memiliki modal sebesar Rp 35 milyar,namun Bus Transpakuan tetap tidak membuahkan keuntungan.Justru diduga malah membuahkan banyak kerugian untuk Kota Hujan.
Begitu pun dengan modal awal yang dikucurkan, kini juga diduga sudah banyak menghilang.
Paling parahnya lagi, dari angka Rp35 milyar,kini modal awal ini hanya tersisa sebesar Rp575 juta. Hal ini pun diamini oleh Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Sendhy Pratama.
Ketua Pansus PDJT yang juga adalah Sendhy Pratama juga turut mengungkapkan kekecewaannya pada perusahaan ini.
Hal ini lantaran,perusahaan yang dikomandoi Krisna Kuncahyo pada saat itu hingga kini juga diduga belum bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bogor.
’Awalnya kami juga berpikir bagaimana caranya agar bisa memulihkan kembali PDJT. Namun berdasarkan laporan yang kami terima, perusahaan ini justru selalu merugi. Penyebabnya, karena permasalahan internal, ketidakmampuan direksi mengelola perusahaan,’’ujar Sendhy saat ditemui di ruangan kerjanya usai rapat antar komisi pada Selasa 24 November 2020.
Sendhy mengatakan, hingga saat ini, politisi Partai Hanura ini bersama anggota pansus lainnya,juga belum menerima laporan keuangan milik PDJT Kota Hujan.Selain itu,dia juga mengungkapkan, bahwa direktur PDJT juga sudah lama mengundurkan diri.
’Kini PLT direktur PDJT dijabat oleh Sekretaris Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor. Selain direktur PDJT yang mengundurkan diri para pegawainya juga sudah tidak mendapatkan gaji. Saat ini, perusahaan juga tidak memiliki direksi dan juga tidak lagi memiliki pegawai.Hanya ada dewan pengawas (dewas) direksi yang juga dijabat oleh Sekdishub yang juga adalah pejabat sementara,’’papar Sendhy.
Kepada wartawan media ini, anggota DPRD dua periode itu juga memaparkan, bahwa, PDJT juga sudah banyak mendapatkan kucuran dana.
