Nasional, Bogoer Times-Kementerian Pertahanan (Kemhan) saat ini sedang merancang anggaran untuk sektor pertahanan dalam rangka modernisasi persenjataan sebesar Rp1.700 triliun.
Rencana itu terdapat di dalam rancangan Peraturan Presiden tentang Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Perpres Alpalhankam) yang sedang disusun oleh Kemhan. Anggaran sebesar Rp1.700 triliun tersebut rencananya akan diperoleh dari pinjaman luar negeri dan diperuntukkan untuk proses akuisisi alpalhankam, biaya pemeliharaan dan perawatan, serta biaya bunga selama lima periode renstra dan dana kontingensi.
Selain itu, anggaran tersebut juga rencananya akan dialokasikan pada renstra 2020- 2024 atau dengan kata lain anggaran sebesar itu rencananya akan dihabiskan dalam waktu 2,5 tahun.
Koalisi menilai, rencana modernisasi alutsista pada saat ini dengan anggaran yang begitu besar tersebut adalah berlebihan dan tidak tepat. Di tengah kondisi pandemi akibat penyebaran virus Covid-19 yang telah mengakibatkan kesulitan ekonomi di banyak negara, termasuk di Indonesia, anggaran sebesar Rp1.700 triliun untuk sektor pertahanan tersebut tentu akan semakin membebani masyarakat.
Penganggaran sebesar itu untuk sektor pertahanan pada saat ini merupakan bentuk nyata dari ketidakpedulian pemerintah atas nasib masyarakat yang sedang mengalami dampak serius akibat situasi pandemi, seperti dampak kesehatan, dampak ekonomi semisal masalah pengangguran, dampak politik, dampak HAM, dan hal lainnya.
Lebih dari itu, anggaran yang bersumber dari pinjaman luar negeri akan membuat hutang Indonesia semakin besar. Padahal, kondisi hutang luar negeri Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan. Per Maret 2021 saja, hutang luar negeri Indonesia sudah menembus angka Rp6.445,07 trilliun. Jika ditambah dengan hutang baru sebesar Rp1.700 triliun untuk sektor pertahanan, maka hal ini akan semakin membebani masyarakat. Lebih dari itu, sikap Kementerian Pertahanan yang menyatakan bahwa pembelanjaan alutsista melalui skema hutang tersebut tidak akan membebani pemerintah (APBN) merupakan sikap yang sesat pikir, berpotensi menimbulkan masalah, serta tidak jelas.
Koalisi menilai bahwa upaya modernisasi alutsista merupakan hal penting dalam memperkuat kapasitas pertahanan Indonesia. Namun, upaya peningkatan tersebut perlu dilakukan secara bertahap, mulai dari jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Sejak 2009, pemerintah sebenarnya telah merancang program bertahap tersebut melalui program MEF (Minimum Essential Force). Dalam setiap tahap MEF, pemerintah menganggarkan kurang lebih sebesar Rp150 triliun setiap lima tahun untuk belanja alutsista, dimulai sejak tahun 2009 dan berakhir di 2024.
