Pembayaran Air Melonjak Gubernur Jabar Diminta Tegur Walikota Bogor.

Bogor Times, Kota Bogor-Keluhan pelanggan PDAM Tirta Pakuan mengenai lonjakan harga yang tidak berbarengan dengan kualitas pelayanan terus menuai kritik.

Salah satunya hadir dari penggiat hukum Zentoni. Kepada Bogor Times pria yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif LBH Konsumen Bogor ini mengaku siap layangkan gugatan pada PDAM Tirta Pakuan ke Pengadilan Bogor.

Mengacu pada UU Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999. Maka sudah seharusnya PDAM memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang itu kepada para pelanggan.

“Undang-undang telah mengatur itu. Lucu jika mereka (PDAM,red) tak mengetahuinya,”terangnya pada Senin (14/9/2020).

Lebih anjut Zentoni menjelaskan. Awal mula niatannya untuk melakukan gugatan diawali oleh pembayaran air membengkak secara tiba-tiba. Ia menilai hal itu terjadi karena faktor kesalahan tiga Direktur PDAM. Direktur Utama (Dirut), Direktur Teknik ( Dirtek ) dan Direktur Umum ( Dirum ).

Selain mengatakan ke tiga direktur salah, Zentoni juga meminta walikota untuk mencopot ke tiga direktur ini. Alasannya, selain dinilai tidak becus bekerja ketiga direktur ini juga dinilai tidak bisa mengurus pipa bocor yang jadi alasan PDAM.

“Jika pelanggan banyak mengeluh lantaran tingginya pembayaran ini menandakan ketidakcakapan pada direkturnya. Seharusnya walikota menempatkan orang yang ahli pada bidangnya,” tegasnya.

Jika memang alasan penyebab melonjaknya pembayaran karena kebocoran, dirinya meminta masyarakat untuk “berhenti” membayar. Karena sangat memungkinkan beban air yang terbuang akibat kebocoran menjadi beban konsumen.

Zentoni menilai walikota Bima Arya menjadikan Corona sebagai tameng untuk tidak bersikap tegas dan mengabaikan penderitaan para konsumen. “Jangan hanya sibuk mengurusi corona disatu sisi pelayanan publik juga harus diperhatikan. Jika memang walikota tidak memberikan perhatian, saya berharap Gubernur Jawabarat bisa menegur Walikota Bogor. Sehingga dengan begitu keluhan masyarakat ini pun tertampung,”tegas Zentoni.

Baca Juga:  Pemkab Bogor Jalin Kerjasama Dengan Swiss

Sementara itu praktisi hukum lainnya Banggua Togu Tambunan, meminta Dirut PDAM meminta maaf secara terbuka. Jika memang lonjakan pembayaran lantaran kesalahan penghitungan dan pencatatan, maka ketiga dirut dituntut untuk meminta maaf secara terbuka. Selain dituntut meminta maaf, PDAM Tirta Pakuan juga harus memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang telah jadi “korban”. Jika memang katanya, pembayaran melambung karenalah kebocoran masa bisa terjadi secara serentak.

“Coba kebocorannya ditunjukkan secara transparan. Kalau memang pembayaran karena tidak melakukan pencatatan, tapi kan PDAM punya estimasi yang bisa diperkirakan dengan benar. Misalnya, biasanya pembayaran air seseorang berkisar Rp 50 ribu ya paling juga jika dipukul rata kan mencapai Rp 75-80 ribu saja. Tapi yang aneh menurut saya pembayarannya yang tiba-tiba melejit hingga 100-200 persen. Saya pun menduga, pembayaran yang melambung ini, bisa jadi kemungkinan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD),”kata Banggua.

Jika caranya seperti itu, ini jelas tidak benar. Pemerintah bisa dikatakan “curang”. Selain meminta PDAM, untuk meminta maaf dan transparan. Perumda dibawah kepemimpinan Deni Surya Senjaya ini pun diminta juga untuk membuat kotak pengaduan. Kotak pengaduan ini, ditujukan khusus kepada pelanggan yang mengalami kenaikan 100-200 persen. Kalau pengembalian uang tak kunjung dilakukan juga maka pelanggan yang merasa dirugikan bisa menggugatnya. Bisa juga ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK ) maupupun ke pengadilan.

Baca Juga:  Kinerja Buruk, PDAM Kabupaten Bogor Banyak Dikeluhkan

“Pelanggan bisa menggugat dengan tujuan minta ganti rugi. Nanti putusan pengadilanlah yang memerintahkan PDAM untuk melakukan ganti rugi. Dengan kenaikan pembayaran yang melambung tinggi maka kinerja ketiga dirut, dirum, dan dirtek turut jadi pertanyaan. Selain itu, apakah Walikota Bogor sudah menerima laporan warganya ini? kok walikota diam apakah yang diterima hanya laporan yang baik-baik saja?. Kami menunggu solusi dari persoalan ini. Pak walikota tolong segera bertindak. Jika direksi tidak mampu bekerja saya mewakili pelanggan mendesak walikota mencopot dirut dirum dan dirtek,”pinta Banggua.

Sebelumnya Asep Gunawan (51) warga Kampung Lebak Pasar RT 02/08 Kelurahan Babakan Pasar Kecamatan Bogor Tengah mendesak agar Walikota Bogor, Bima Arya mencopot Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan. Desakan itu, dia sampaikan lantaran banyak warga Kota Bogor mengeluh lantaran tingginya lonjakan pembayaran air. Nasib “naas” itu pun juga turut dialami olehnya. Tak hanya itu, lantaran keluhannya tidak mendapat respon Asep juga menyebut Walikota Bogor masih pencitraan dan Anggota DPRD juga “tidur”

“Biasanya pembayaran air rutin setiap bulannya hanyalah Rp50 ribu. Tidak lebih dari Rp 60 ribu. Namun sekarang pembayaran air saya naik banyak sebesar Rp540 ribu. Ini juga belum termasuk denda tapi bisa jadi sampai dengan Rp1 juta. Selain itu, ada juga teman yang membayar sampai Rp3 juta,”kata Asep saat ditemui di loket Terminal Baranang Siang lantai dua pada Sabtu (05-09-2020).

Baca Juga:  Diduga Halangi Kerja Wartawan, Pengacara Soal Kualitas Direksi PDAM Tirta Pakuan

“Pembayaran membengkak ini masih pada saat suasana covid19 pada bulan 06 dan 07 lalu. Saat pihak PDAM dimintai penjelasan melalui anak saya, mereka (PDAM, red) mengaku pada saat itu tidak ada yang melakukan pencatatan, selain itu menurut pengakuan PDAM, alasan pembayaran membengkak, karena jumlah pemakainnya dikolektif. Selain itu juga karena terjadi kebocoran,”terang Asep.

Kata Asep apa yang disampaikan PDAM tidaklah benar. Sebab sebelumnya memang pihak PDAM pernah mengaku membetulkan kebocoran di rumahnya. Namun Asep sendiri mengaku belum pernah melihat terjadi adanya kebocoran. Lelaki berusia 51 tahun ini pun mengatakan, bahwa PDAM hanyalah mengada-ada. Jika memang PDAM tidak bisa memberikan solusi Asep pun “mengancam”akan membawa persoalan ini ke ranah hukum.

“Selain itu saya juga akan melaporkan kepada Gubernur Jawabarat. Pada12 Agustus lalu saat anak saya mengadu, dia tidak langsung ditanggapi. Barulah pada esok harinya pada 13 Agustus anak saya bisa menyampaikan keluhannya. Saya pun heran karena pada saat itu ada aduan sebanyak 2500 orang namun juga kurang mendapat respon. Saya juga menduga bahwa keluhan itu juga tidak sampai ke walikota dan juga kepada DPRD,”tegas Asep.

Redaktur : Febri Daniel Manalu

Bagikan:

Tinggalkan Balasan