Diduga Halangi Kerja Wartawan, Pengacara Soal Kualitas Direksi PDAM Tirta Pakuan

Bogor Times,Kota Bogor-Keluhan lonjakan tarif air yang diterapkan Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM) Tirta Pakuan terus disoal. Terlebih lagi, perusahaan plat merah ini diduga telah menghalang-halangi kinerja wartawan.

Sikap tersebut mendapat sorotan dari Direktur Eksekutif LBH Kosumen Bogor Zentoni. Ia mengaku telah mendapat laporan dari seorang jurnalis yang kesulitan memperoleh data dan wawancara.

“Kalau memang itu terjadi. Sangat jelas, mempersulit kinerja wartawan tidaklah dibenarkan. Baik secara aturan (Undang-undang,red) maupun etika,” tegasnya saat diwawancara Pada Jum’at (18/9/2020).

Merujuk pada UU pers NO 44 Tahun 1999. Berdasarkan Pasal 1 pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan mengolah. Serta menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya.

Baca Juga:  Pemkab Bogor Jalin Kerjasama Dengan Swiss

” Jelas PDAM bersalah. Masa wartawan disuruh pake surat permohonan. Lalu fungsi wawancara apa. Ini sama saja menjawab kualitas direksi yang serampangan menunjuk humas,”tanya Zentoni.

Lebih lanjut Zentoni menambahkan. Wartawa berfungsi sebagai kontrol sosial dan wartawan juga adalah pilar ke empat. Jika humas PDAM tidak mengetahui hal ini jelas-jelas ini akan membahayakan demokrasi.

“Jika memang Humas PDAM tidak tahu menjawab persoalan itu jelas ini menghambat kinerja jurnalistik,” terang Zentoni.

Saat dikonfirmasi, staf Humas PDAM, Iman Safirurrahman menapik adanya sikap mempersulit wartawan. Pihaknya menyediakan jawaban dan data bagi setiap wartawan yang membutuhkan.

Baca Juga:  PMII: Direksi PDAM Tirta Pakuan Makan Gaji Buta

“Setiap pertanyaan wartawan saya jawab. Data pun saya kasih,” ujarnya.

Terkait keluhan konsumen, pihaknya telah mengambil langkah cepat memperbaiki sirkulasi pipa dan menormalkan kali tarif pembayaran.

“Memang betul ada konsumen yang keberatan karena tarif. Tapi itu semua sudah diselesaikan,”ucapnya.

Sebelumnya Asep Gunawan (51) warga Kampung Lebak Pasar RT 02/08 Kelurahan Babakan Pasar Kecamatan Bogor Tengah mendesak agar Walikota Bogor, Bima Arya mencopot Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan.

Desakan itu dia sampaikan lantaran banyak warga Kota Bogor mengeluh lantaran tingginya lonjakan pembayaran air. Nasib “naas” itu pun juga turut dialami olehnya.

Baca Juga:  Pembayaran Air Melonjak Gubernur Jabar Diminta Tegur Walikota Bogor.

Tak hanya itu, lantaran keluhannya tidak mendapat respon Asep juga menyebut walikota masih pencitraan dan Anggota DPRD juga “tidur”

Redaktur : Febri Daniel Manalu

Bagikan:

Tinggalkan Balasan