Terkait Dana Hibah Rp73 M, Kadis Masih Bungkam!

Bogor Times,Kota Bogor-Hingga saat ini Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor masih bungkam dan enggan mau memaparkan jumlah anggaran yang diberikan kepada masing-masing pelaku usaha hotel dan restoran di Kota Hujan.

Pasalnya Pemkot Bogor mendapatkan pagu anggaran dari Kementrian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebesar Rp73 miliar.

Dari jumlah pagu anggaran yang digelontorkan Kemenparekraf ini,Pemkot Bogor mengaku hanya memperoleh dana hibah sebesar Rp 44.9 miliar

Tak hanya itu,jumlah perkiraan pendapatan pajak yang turut disumbangkan oleh masing-masing penerima dana hibah kepada Pemkot Bogor,kurun waktu 2019 pun,hingga kini juga masih ditutup-tutupi.

Begitupun, rumus pembagian dana hibah yang digunakan ini juga masih menjadi pertanyaan.

Organisasi Kepemudaan KPP-RI Cabang Kota Bogor Saat Menemui Kadis Disparbud Kota Bogor Atep Budiman

Hal itu lantaran,rumus yang digunakan untuk menghitung uang negara ini bukan 70 persen x Rp 44.9 miliar (uang yang diperoleh Pemkot Bogor,red) lalu dibagi 100.

Melainkan rumus yang dipergunakan adalah 70 persen x Rp73 miliar lalu dibagi 100.

Padahal dana hibah yang diperoleh Pemkot Bogor adalah Rp44.9miliar.

Seperti diketahui uang yang digelontorkan Kemenparekraf ini 70 persen diberikan kepada pelaku usaha hotel dan restoran dan 30 persen dipergunakan untuk belanja daerah.

Begitupun minimnya serapan anggaran juga turut dikritik oleh mahasiswa Nahdlatul Ulama.

Menanggapi hal ini,Kadis Disparbud Kota Bogor Atep Budiman memaparkan,penyebab masih minimnya serapan anggaran,lantaran pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan seperti yang tertuang dalam

petunjuk teknis (Juknis) kementrian pariwisata No KM/704/pl07.02/M-K/2020 tentang perubahan atas keputusan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif No KM/694/pl.07.02/M-K/2020 tentang petunjuk teknis hibah pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi nasional tahun anggaran 2020

Sesuai juknis itu,kata Atep,apabila para pelaku usaha ingin mendapatkan dana hibah,maka pemilik hotel dan restoran,juga harus memiliki tanda daftar usaha pariwisata (TDUP).

Organisasi Kepemudaan KPP-RI Cabang Kota Bogor.

Para pelaku usaha juga harus berkontribusi pajak pada 2019.Hotel dan restoran juga harus memiliki klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KLBI).

Begitupun,dengan usahanya juga masih harus beroperasi.

Dan,sumbangsih pajak dari pengusaha hotel dan restoran kepada Pemkot Bogor pada kurun waktu 2019 diatas 15 persen.

Atep pun merinci alokasi anggaran yang diberikan kemenparekraf  ini kepada Pemkot Bogor,adalah sebagai berikut.

Pada tahap pertama Pemkot Bogor mendapatkan anggaran sebesar Rp 36 milyar dan pada tahap kedua adalah Rp 8.9 miliar.

Sehingga total anggaran yang diperoleh Pemkot Bogor adalah sebesar Rp44.9 miliar.

Namun Atep mengaku lupa,tanggal berapa uang itu diberikan kepada Pemkot Bogor.

‘‘Ada sebanyak 80 hotel dan restoran yang mendapatkan dana hibah.Yang terbagi 48 hotel dan 32 restoran.Jika semakin besar hotel membayarkan pajaknya maka akan semakin besar pula dana hibah yang akan didapatkannya,’’kata Atep kepada Bogor Times pada Jumat (29/1/2021).

Ketika, wartawan Bogor Times juga menanyakan,berapa jumlah besaran dana hibah yang diperoleh masing-masing hotel dan restoran di Kota Bogor.

Kadis mengaku bahwa dirinya tidak dapat memaparkannya secara rinci.Hanya saja Hotel Aston kata kadis,mendapatkan dana hibah sebesar Rp2.1 miliar.

Organisasi Kepemudaan KPP-RI Cabang Kota Bogor.

‘‘Jumlah hotel yang mendapatkan dana hibah sebesar Rp2.1 miliar saya lupa.Namun,ada juga yang mendapatkan dana hibah ini hanya sebesar Rp1 miliar.Namun,berapa jumlah hotel yang mendapatkan Rp 1 miliar saya juga lupa,’’kilah Atep lagi.

Kadis mengatakan,anggaran yang diberikan kemenparekraf ini digelontorkan ke rekening kas daerah milik Pemda Kota Bogor pada sekitar November 2020 lalu.

Dan penyerapan dana hibah ini pun sudah terserap sebanyak 47.74 persen.Nah,begitu juga terkait jumlah hotel dan restoran yang ada di Kota Bogor Atep juga mengaku tidak tahu.

‘‘Besaran yang diterima oleh masing-masing hotel bukan berdasarkan karena hotel itu bintang 4,melainkan karena besaran perolehan pajak yang disumbangkannya.Sementara itu,terkait berapa sumbangsih perkiraan pendapatan pajak dari para pelaku usaha hotel dan restoran yang juga ikut menerima dana hibah silahkan cek ke badan pedapan daerah (Bapenda) Kota Bogor,’’jelas Atep.

Musababnya,Atep juga mengaku tidak memiliki data,perkiraan pajak yang diberikan penerima dana hibah kepada Pemkot Bogor selama kurun waktu 2019.

Begitu pun,dengan jumlah dana hibah yang didapatkan oleh masing-masing rumah makan Atep juga mengaku tidak mau menjelaskannya secara detail.Mengingat ada aturan yang harus dia patuhi.

Hanya kata kadis,jumlah dana hibah yang paling besar yang didapatkan rumah makan,juga ada yang mencapai Rp 1 miliar.

Namun,Atep juga tidak menjelaskan,ada berapa rumah makan di Kota Bogor yang mendapatkan dana hibah sebesar Rp1 miliar.

Atep juga tidak menjelaskan,nama rumah makan yang mendapatkan dana hibah sebesar Rp 1 miliar ini.

‘‘Pemberian dana hibah kepada para pelaku usaha bukan karena ada faktor kedekatan antara saya dan pelaku usaha.Penerima hibah bukan berdasarkan keputusan saya melainkan juga harus mendapatkan persetujuan dari inspektorat, BPKP Jabar dan juga Walikota Bogor,’’terang Atep.

Instagram : febridanielmanalu/wartawan Bogortimes Febri Daniel Manalu.

Atep mengatakan,30 persen atau sekitar Rp 22 miliar dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp73 miliar,itu dialokasikan untuk belanja daerah.

Sedangkan 70 persen atau sekitar Rp51 milyar dari pagu anggaran sebesar Rp73 miliar itulah yang diberikan kepada para pelaku usaha.

‘‘Cara menghitungnya bukan 30 persen dari Rp44.9 miliar atau 70 persen dari Rp44.9 miliar.Melainkan cara membaginya adalah 30 persen dari Rp73 miliar dan 70 persen dari Rp73 miliar.Sehingga didapatlah hasilnya seperti yang tadi.Hal itu merupakan sesuai juknis,’’terang Atep.

Atep mengatakan,jika wartawan Bogor Times ingin mendapatkan informasi terkait besaran dana hibah yang diperoleh oleh masing-masing hotel dan restoran,maka Bogor Times pun kata kadis harus mengajukan surat permohonan kepada dinas yang dia pimpin.

‘‘Hal ini kata dia sudah sesuai aturan.Begitu pun uang yang tidak terserap juga akan dikembalikan kepada negara,’’pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya dana hibah yang digelontorkan oleh Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk para pelaku usaha hotel dan restoran di Kota Bogor sebesar Rp73 miliar ini juga turut dikritik oleh Organisasi Kepemudaan Generasi Muda Kesatuan Penerus Perjuangan (OKP) Garuda KPP-RI cabang Kota Bogor, pada Rabu 27 Januari 2021 lalu.

Pasalnya,anggaran yang saat ini masih dikelola oleh Disparbud ini,hingga kini masih belum terserap dengan maksimal.Hal itu lantaran,dana hibah baru terserap sebanyak 40 persen.

Dalam kesempatan itu,kadis kata mahasiswa,juga tidak memaparkan alasannya secara rinci mengapa dana hibah ini tidak dapat diserap seperti yang diharapkan.

Penasehat Garuda KPP-RI Cabang Kota Bogor Ahmad Horu pun mengaku bingung atas pencapaian serapan anggaran yang dinilainya masih rendah.

Dia,pun turut mempertanyakan hal ini kepada Walikota Bogor Bima Arya.

 ‘‘Semestinya, jika walikota tidak mengetahui pengalokasian anggaran yang dimintanya akan ditujukan kemana,seharusnya walikota juga tidak buru-buru meminta anggaran itu kepada pemerintah pusat.Hal itu, karena nilai jumlah anggaran ini pun sangat fantastis,’’kata Ahmad.

‘‘Kami hanya ingin mempertanyakan keberadaan uang sebesar Rp73 miliar yang diusulkan pemkot kepada kementrian.Kemana uang itu sekarang,kemana uang itu diberikan,’’tanya Ahmad kepada Walikota Bogor.

 ‘‘Jika dana hibah ini diusulkan berarti juga sudah harus tahu kemana penyalurannya.Sehingga ini tidak terlihat ganjil.Atau jangan-jangan juga sudah terjadi sesuatu,’’ungkap Ahmad dengan sedikit nada curiga.

Ahmad mengatakan,jika anggaran ini tidak dapat diserap dengan maksimal dia pun sangat menyayangkan langkah walikota.

Semestinya,sebelum walikota meminta uang itu kepada pemerintah pusat,politisi PAN ini pun diminta agar lebih dulu melakukan koordinasi,dengan Disparbud Kota Bogor.

Sehingga dengan begitu,alokasi anggaran itu pun dapat diserap dengan baik.

 ‘‘Kami juga ingin mengawasi agar penyampaian dana hibah juga diharapkan sesuai dengan petunjuk  pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) kementrian pariwisata No KM 704pl0702mk/2020 tentang perubahan atas keputusan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif No KM 694pl.07.02/m/k/2020 tentang petunjuk teknis hibah pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi nasional tahun anggaran 2020,’’sambung Ahmad.

Berdasarkan apa yang disampaikan kadis kepada mahasiswa, penyerapan anggaran awalnya sudah mencapai 80 persen.

‘‘Namun berdasarkan syarat dan prasyarat yang dilihat dari kepemilikan perijinan dan juga pembayaran pajak,baru hanya 40 persen lah yang memenuhi persyaratan.Penggunaan dana hibah itu diperuntukkan untuk hotel dan restoran,’’tambah Ahmad.

Instagram : febridanielmanalu/wartawan Bogortimes Febri Daniel Manalu.

Dalam kesempatan itu,mahasiswa juga mengaku kecewa,lantaran jumlah besaran dana hibah yang didapatkan oleh masing-masing hotel dan restoran juga tidak diungkapkan oleh Kadis Disparbud.

 ‘‘Alasan kadis tidak mau memaparkan karena takut menyalahi aturan.Padahal berdasarkan UU Keterbukaan Publik No 14 Tahun 2008 semestinya hal itu bisa langsung diungkapkan tanpa harus berkrim surat,’’jelas Ahmad.

Redaktur : Febri Daniel Manalu

Bagikan:

Tinggalkan Balasan