PMII Bogor Tolak Menkum HAM Jual “Tiket” Bebas Koruptor

Bogor Times, KabupatenMemancing di air yang keruh. Pribahasa ini cocok di-nisbatkan pada Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkum HAM RI ), Yasona Laoli. Saat semua mata terfokus pada merebak pandemi covid-19, Yasonna justru membuat wacana pembebasan napi lansia yang termasuk juga di dalamnya napi koruptor.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua PMII Kabupaten Bogor, Imam Shodiqul Wa’di. Berdasar pada beberapa survey, salah satunya survey Najwa Syihab yang menunjukan bahwa ada sekitar 30.000 Napi yang akan bebas.

Di dalamnya termasuk para Napi koruptor sekitar 300-an orang, dengan fasilitas lengkap mewah serta beraktifitas sendiri dalam ruangan tidak seperti Napi dari kalangan rakyat biasa yang bergerombolan.

“Pemerintah dalam hal ini Menkum HAM RI, seharusnya mengutarakan pernyataan-pernyataan yang memberi dampak positif bagi masyarakat Indonesia, bukan malah terkesan menari diatas penderitaan korban covid-19 dan smakin mewabahnya covid-19 di Indonesia,” kata Imam Senin (6/4/2020).

Kebijakan tersebut, kata Imam, terkesan memperkuat dugaan adanya diel-diel politik. “Selayaknya kami merasa apakah ada pergulatan politik diantara Yasonna Laoli dengan napi koruptor?,” ucapnya.

Jika berdalih dengan penghayatan Pancasila sila ke 2. Tentang kemanusiaan jangan lupakan juga 4 pasal lainnya. “Saya kira ini justru memperkeruh suasana dalam kaidah ushul fiqh ada istilah Addhoror layuzalu biddhoror (artinya,red) kemadaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemadaratan lain” tukasnya.

Terlebih lagi, sambung Imam, usulan revisi pasal terkait pembebasan napi. Tidak memiliki hubunganya dengan Covid-19 selama blum ada yg dinyatakan positif didalam lapas tersebut. “Justru dengan keluarnya napi bisa terjangkit covid-19 dr keluarganya maupun orang yang berinteraksi dengannya,” pungkasnya.

Baca Juga:  PC PMII Kab Bogor Ontrog Dinkes

Di lain tempat, Menteri Hukum Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly memberikan penjelasan atas kabar menyebut Peraturan Menkuham Nomor 10 Tahun 2020 (Permenkumham 10/2020) tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Kemudian mengenai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 mengatur pelaksanaan tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi.

“Saya disebut mau meloloskan napi narkoba dan kasus korupsi. Seperti sudah beredar beberapa waktu lalu di media massa. Itu tidak benar,” jelas Menkumham Yasonna Laoly, Sabtu 4 April 2020.

Menteri Yasonna Laoly menjelaskan 4 poin terkait Permenkumham 10/2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020. “Adalah langkah dilakukan Kemenkuham untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA),” jelas dia dalam keterangannya, Minggu (5/4/2020).

Lalu dikeluarkan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020. “Khusus napi yang sudah menjalani masa 2/3 pidana dan anak yang sudah menjalani 1/2 masa pidana,” Menteri Yasonna menambahkan.

Perlu diketahui, bahwa Permenkumham 10/2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 itu tidak terkait PP 99/2012. Sebab pada 1 April 2020, Menkumham bersama anggota Komisi III DPR sudah membahas Permenkumham 10/2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK. 01.04.04 Tahun 2020.

Baca Juga:  Tanpa Kompensasi Warga, PT Sumarecon Rauk Untung Warga Hanya Menonton

“Tidak ada yang ditutupi langkah Kemenkumham mencegah penularan dan pencegahan Covid-19 di Lapas, Rutan, dan LPKA. Itu lewat rapat berlangsung secara virtual,” jelas Yasonna Laoly.

Poin kedua, Menkumham sudah mengatakan kepada anggota Komisi III DPR RI bahwa napi terkait PP 99 tidak termasuk dalam Permenkumham 10/2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020. Namun, bila di napi pidana khusus diperkirakan akan dikeluarkan untuk menanggulangi Covid-19 di Lapas-Rutan. Permenkumham 10/2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tidak boleh menabrak peraturan PP 99/2012.

Yasonna juga mengungkapkan data dari Ditjen PAS, bahwa narapidana kasus narkotika masa pidana 5-10 tahun dan telah menjalani ⅔ masa pidananya sekitar 15.482. Narapidana tindak pidana korupsi yang berusia 60 tahun ke atas, yang telah menjalani pidana ⅔ masa pidana sebanyak 300 orang.

Kemudian narapidana tindak pidana khusus dengan kondisi sakit kronis dan dinyatakan dokter rumah sakit pemerintah, yang telah menjalani ⅔ pidana banyak sebanyak 1.457. Lalu narapidana asing sebanyak 53 orang.

Poin ketiga, sekadar informasi bahwa kapasitas di Lapas 130 ribu. Sedangkan jumlah penghuni di Lapas sebelum Permenkumham dan Kepmen 2020 sejumlah 260 ribu. Setelah ada Permenkumham dan Kepmen 2020, Lapas masih dihuni 230 ribu orang (over kapasitas 100 ribu).

Poin keempat, lanjut Yasonna, publik juga perlu mengetahui Pemerintah bila ingin mengurangi over kapasitas di Lapas memang dimungkinkan dengan revisi PP 99/2012. Namun dengan kriteria syarat begitu ketat.

Baca Juga:  Imam Pimpin PMII Kabupaten Bogor

“Semisal, untuk napi kasus narkotika yang masa tahanan 5-10 tahun, yang sudah menjalani 2/3 masa tahanan. (Umumnya bandar narkoba dihukum di atas 10 tahun). Itu tidak mudah mendapatkan bebas. Sedangkan napi kasus korupsi yang berumur di atas 60 tahun dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan. Pertimbangan kemanusiaan usia di atas 60 tahun. Sebab daya imun tubuh lemah. Itu juga tidak mudah mendapatkan bebas,” jelas Yasonna.

Poin kelima, soal revisi PP 99/2012 pembahasannya belum dilakukan. Itu baru usulan dan bisa saja Presiden tidak setuju.“Sayangnya, banyak beredar kabar di publik dari pegiat antikorupsi seolah napi kasus korupsi yang umur 60 tahun ke atas pasti bebas,” jelas Menkumham Yasonna.

Sekadar informasi, bahwa data direkap dari Lapas Sukamiskin. Ditjen PAS mencatat napi lanjut usia kasus tindak pidana korupsi di Lapas Sukamiskin sebanyak 90 orang. Setelah dihitung 2/3 masa pidanannya yang memenuhi syarat sampai dengan 31 Desember 2020.

“Hanya sebanyak 64 orang (6 orang, PP 28/2006 dan 58 orang PP 99/2012),” jelasnya.

Dari 64 orang memenuhi syarat 60 tahun dan 2/3 masa tahanan tersebut, yang menjadi perhatian publik ada pada OC Kaligis dan Jero Wacik. “Selebihnya, belum bisa dibebaskan karena memenuhi syarat 2/3 masa tahananmeskipun sudah berusia lebih 60 tahun,” Menkumham menjelaskan.

Bagikan:

Tinggalkan Balasan