PSBB, Pemkot Bogor Terancam Pidana

Bogor Times, Kota-Informasi mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bogor masih simpang siur. Pasalnya, penetapan PSBB memiliki prosedur dan bisa berdampak jeratan pidana.

Hal tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020. Dijelaskan, bagi pemerintah daerah yang ingin melakukan PSBB harus mengajukan hal tersebut ke beberapa pihak. Antara lain, Menteri Kesehatan yang kini dijabat Terawan Agus Putranto, dengan melibatkan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang kini dipegang Kepala BNPB Doni Monardo.

Setelah ditetapkan status PSBB, daerah tersebut harus melaksanakan ketentuan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Kemudian pemerintah daerah bisa meliburkan sekolah dan tempat kerja, dan membatasi kegiatan keagamaan serta kegiatan di tempat umum.

Baca Juga:  Alhamdulillah! Obat Covid-19 Ditemukan

Dalam melakukan pembatasan kegiatan, pemerintah daerah harus mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, ibadah penduduk dan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Jika tak menjalankan hal tersebut, pemerintah daerah bisa dikenakan pidana dan denda. Hal itu diatur dalam Pasal 93 UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal yang dimaksud berbunyi “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Baca Juga:  Lagi, Corona "Telan" Tiga Nyawa

Itulah alasan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mempertegas, sampai saat ini masih melakukan pengkajian serta memperhitungkan urgensi sebelum berencana mengajukan PSBB kepada Menkes untuk menanggulangi dan menekan penularan Covid-19 wilayahnya.

“Kami masih persiapan menuju PSBB, Bogor sudah menyiapkan kajiannya, sudah menyiapkan langkah-langkah administrasi dan birokrasinya untuk diajukan ke Menteri Kesehatan,” kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim.

Dedie menerangkan, penggunaan istilah PSBB yang sempat ia singgung dalam imbauan pembentukan ‘RW Siaga Corona’  di Kota Bogor belum lama ini(1/4). Itu, klaimnya, berbeda dengan PSBB seperti yang diatur lewat PP 21/2020. Saat ini, tegasnya, Kota Bogor belum memberlakukan PSBB.

Baca Juga:  Hadapi Covid-19 Majlis Taklim Remaja Diliburkan Sementara

“Kami kan merespons instruksi gubernur (Bentuk RW Siaga,red) dulu kan, PP-nya baru keluar kemarin, kita ngomongnya kan sudah dua hari lalu sebelum ada PP,” ujar Dedie.

Dedie mengatakan untuk mengajukan PSBB, pihaknya pun tak bisa semena-mena walaupun Kota Bogor saat ini berstatus zona merah Covid-19. Ia kembali menegaskan bahwa pengajuan itu perlu dimusyawarahkan karena menyangkut pemenuhan kebutuhan warga.

“Segera akan konsultasi ke DPRD rencananya dijadwalkan tanggal 7 April bersama Bamus (Badan Musyawarah,red),” pungkas Dedie.

Bagikan:

Tinggalkan Balasan