Salah satu Program Kerja Bupati Bogor dalam Pancakarsa

Ribuan Guru Madrasah Se-Kabupaten Bogor Menagih Janji Bupati

Bogor Times, Kabupaten – Ribuan Guru Madrasah se-Kabupaten Bogor menagih janji Bupati Bogor Ade Yasin saat mencalonkan diri sebagai calon orang nomor satu di Bumi Tegar Beriman periode 2018-2023.

Pengurus Daerah (PD) Mathlaul Anwar (MA) Kabupaten Bogor, Abdul Azis mengatakan, dalam menagih janji Bupati Bogor, Ade Yasin saat kampanye di pertengahan 2018 lalu, ribuan massa yang terdiri guru madrasah se-Kabupaten Bogor akan menggelar aksi demo pada Kamis (20/2) esok hari.

“Insya Allah gerakan kami MA bersama konsituen akan menggelar aksi demo dengan massa tak kurang dari 1000 orang, kita pertanyakan kemana janji-janji Bupati Ade Yasin sewaktu mencalonkan diri sebagai Bupati Bogor beberapa waktu lalu,” kata Ketua PD MA Kabupaten Bogor, Abdul Azis saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (19/2/2020).

Ia menjelaskan, Ade Yasin itu dianggap belum memenuhi janjinya saat kampanyenya dulu, yang hingga kini tak kunjung merealisasikan anggaran sesuai janjinya dalam program pancakarsa di Bogor Cerdas dan Bogor Berkeadaban.

“Dalam aksi besok, kami menuntut lima poin. Diantaranya, menagih janji kampanye Bupati Bogor untuk madrasah, pancakarsa/Bogor Cerdas tidak pernah menyentuh Madrasah, siswa madrasah tidak ada satupun yang menerima Kartu Bogor Cerdas, Sertifikasi Daerah/insentif untuk guru honorer Madrasah hanya bualan dan omong kosong, dan kelima rehabilitasi gedung madrasah hanya sebuah harapan,” jelasnya.

Ia juga memaparkan, dalam program Bogor Cerdas itu dirinya tidak mengetahui program yang dicetuskan Bupati dan Wakil Bupati Bogor periode 2018-2023.

Baca Juga:  HIMA PG PAUD UNUSIA-Kiat Pendidikan di Tengah Corona

“Surat pernyataan Bupati Bogor Ade Yasin sewaktu mencalonkan diri ada di kami yang telah ditandatangani diatas materai 6000 oleh beliau (Bupati,red) langsung saat maju sebagai orang nomor satu di Kabupaten Bogor, tertanggal 20 Juni 2018 ” tegasnya.

Parahnya, kata dia, dalam audiensi pertemuan dengan Bupati Bogor beserta staf ahli Pemkab Bogor dan perwakilan Polres Bogor yang berlangsung dikantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bogor pada Rabu (19/2), namun orang nomor satu di Bumi Tegar Beriman itu hanya diwakilkan oleh Ketua Tim Percepatan Pembangunan (TPP) Kabupaten Bogor.

“Empat orang staf ahli dari Pemda Kabupaten Bogor hadir, dan perwakilan polres Bogor juga datang. Tapi kenapa Bupati Bogor hanya diwakilkan oleh Ketua TPP Kabupaten Bogor, Gus Udin. Memang apa tupoksinya dia dalam persoalan ini,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris PGM Kabupaten Bogor, Ade Irawan menambahkan, sesuai janji-janji Bupati Bogor terpilih yang telah ditandatangani itu akan ditagih oleh PGM Kabupaten Bogor melalui aksi yang akan digelar besok dengan diikuti ribuan massa aksi.

“Surat pernyataan yang telah ditandatangani Bupati Bogor, Ade Yasin apa poinnya yang ditandatangani sewaktu kampanye, itu saja yang kita tagih dalam aksi esok hari,” ucapnya.

Bagi pria yang akrab disapa Ade ini menuturkan, ketika surat pernyataan itu ditandatangani berarti telah dipahami oleh Bakal Calon Bupati maupun Bupati Bogor terpilih saat ini.

Baca Juga:  Koordinasi Kemenag, Bupati Bogor Cekal Soal 'Khilafah'

“Dan itu pastinya sudah mengikat, kemudian apa saja kewajiban dia saat janji-janji kampanye nya kepada masyarakat terutama ke seluruh pengurus madrasah se-Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Ia membeberkan, dalam surat pernyataan itu Bupati Bogor menandatangani yang isinya, Bismillahirahmanirahim Saya Selaku Calon Bupati Bogor 2018-2023 siap menerima dan menjalankan program yang disiapkan oleh guru madrasah. Dengan ini Saya berjanji siap Mendukung Penguatan Pelaksanaan Pendidikan agama dan Keagamaan Khususnya Pendidikan Islam di Raudhatul Athfal (RA) dan Madrasah melalui pemberian hibah atau bantuan sosial keagamaan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan madrasah, antara lain.

“Pemberian tunjangan daerah bagi guru RW dan Guru Madrasah yang belum bersertifikat. Kedua, siap mengalokasikan hibah pembangunan RKB dan rehab madrasah. Ketiga, akan mengingatkan kesejahteraan guru madrasah dibidang akademik berupa kegiatan seminar, workshop dan kegiatan lainnya. Dan keempat, dirinya berjanji akan menyiapkan bantuan sarana dan prasarana pendidikan agama dan keagamaan yang ditandatangani pada 20 Juni 2018 oleh Ade Yasin,” terangnya.

Terpisah, ketua TPP Kabupaten Bogor, Gus Udin menjelaskan, tupoksi dirinya yang hadir dalam pertemuan di kantor Kemenag Kabupaten Bogor itu pihaknya hadir sebagai perwakilan dari Bupati Bogor untuk menyampaikan kebijakan Bupati terhadap madrasah.

“Tahun ini saja 20 Miliar, Rp9 miliar untuk rehab kelas madrasah, dan 11 miliar diperuntukkan bagi insentif guru madrasah,” ungkap Gus Udin.

Baca Juga:  PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK DI TENGAH PERANG MELAWAN CORONa

Ia juga memaparkan, bagi Kelompok Kerja Madrasah (KKM) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah dalam pertemuan itu mengucapkan terimakasih kepada Bupati atas kebijakan tersebut.

“Mereka semua mengucapkan terimakasih atas program Bupati ini. Kalaupun ada tuntutan dari PGM yang dikabarkan akan gelar demo itu sebenarnya mereka hanya menanyakan realisasi anggaran bulan april keatas,” tambahnya.

Ia menambahkan, dari total yang diajukan Kemenag Kabupaten Bogor dalam program Cerdas dan Bogor Berkeadaban itu diajukan dana yang dibutuhkan sebesar Rp31 miliar.
Yang mana, 11 miliar bagi Diniyah, kemudian Rp9 miliar nya untuk rehabilitasi kelas ada 100 ruang kelas belajar (RKB) perpaketnya 90 juta, dan 9 miliar lainnya untuk insentif melalui Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDa).

“Sebenarnya yang dibutuhkan Rp31 miliar bukan hanya 20 miliar saja untuk madrasah saja. Karena Diniyah itu kan lembaga non formal ya, dan kalau total 37 miliar sesuai dalam famplet program Bogor Cerdas dan Bogor Berkeadaban itu diperuntukkan bagi Ponpes dan insentif guru,”

Untuk penyusunannya bagaimana, lanjut Gus Udin, dari KKM yang mengusulkan kepada Kemenag Kabupaten Bogor termasuk ormas-ormas islam.

“Jadi dalam penyusunan itu juga sekolah-sekolah dilibatkan dan diajukan melalui simral sesuai juklak dan juknis yang ada di Kemenag,” tutupnya.

Bagikan:

Tinggalkan Balasan