Terkait Kinerja Kejari Kota Bogor Yang Dinilai Tebang Pilih Pengamat Hukum Sarankan Lapor Pada Presiden Joko Widodo

Bogor Times, Kota Bogor – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor kembali mendapat kritik pasca melakukan pemanggilan kepada para saksi pada kasus penyelewengan Dana bantuan operasional sekolah (Bos) kurun waktu 2017-2019 pada Jumat ( 11-09-2020 ), kemarin. Menurut narasumber Bogor Times inisial OB
Kejari Kota Bogor kembali memanggil dua hingga empat orang saksi pada Jumat 11 September 2020.

Para saksi itu selanjutnya bakal dimintai keterangan lebih lanjut terkait adanya tindak pidana korupsi pada kasus Dana Bos kurun waktu 2017-2019. Sumber Bogor Times juga menyebutkan, bahwa saksi
yang dipanggil biasanya masuk melalui gerbang sebelah samping hotel salak. Dan untuk bisa melengkapi dan menelusuri aliran dana yang telah merugikan negara ini, kejari juga sudah banyak memanggil saksi-saksi.

“Dan pemeriksaan terus dilakukan secara maraton. Saya pun melihat saat ini kejari bagaikan “harimau” lapar yang terus memburu terduga pelaku lainnya. Jika dilihat dari saksi yang dipanggil, saya optimis bakal ada tersangka baru. Kemungkinan tersangkanya akan lebih dari enam orang. Bisa jadi bakal sampai 10 orang, bahkan mungkin bisa lebih dari itu,”singkat OB.

Namun lain halnya Pengacara Banggua Togu Tambunan justru meminta kejari bersikap profesional dan transparan. Kata Banggua dalam proses penegakan hukum, jika ada pejabat yang juga ikut bermain seharusnya kejari tidak tumpul ke atas lalu tajam ke bawah. Seharusnya kejari juga bisa tajam ke atas. Banggua berharap jaksa menerapkan equality before the law yang artinya semua sama dimata hukum.

Jika memang ada peran jaksa maupun kajari pada masa terdahulu saat proses MoU, hingga saat ini yang artinya bisa saja “melalaikan” tugas sebagai jaksa sahabat guru, seharusnya juga turut dimintai keterangan. Sejauh mana isi MoU itu dilaksanakan. Seperti pertama halnya MoU ditanda tangani di Kejaksaan Tinggi ( Kejati ) Bandung yang tentu mempunyai job deskripsi.

Banggua juga menyebut, jika kejari mengaku sudah memberikan penyuluhan, tidak perlu juga rasanya ada MoU jaksa sahabat guru ( JSG ). Sebab MoU pasti mengeluarkan anggaran walaupun peruntukannya hanya sebatas perjalan dinas Walikota Bogor, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor ( Kadisdik ) ke Bandung.

“Saat anggaran diberikan pemerintah kepada guru atau kepada kepala sekolah disinilah seharusnya kejari atau jaksa membuka konsultasi secara pro aktif kepada kepala sekolah dengan begitu mereka ( kepala sekolah, red) tidak terpeleset. Apakah itu sudah dilakukan?. Kalau memang belum lalu untuk apa Mou dilakukan? Dengan begitu, kepala sekolah bisa bertanya kepada jaksa. Pak jaksa boleh ngga saya pake ini. Kalau memang sudah ada pemberitahuan kok semua bisa jadi serentak jadi tersangka ya,”tanya Banggua kepada kejari ketika dihubungi pada Sabtu (12-09-2020)

Lain halnya jika hanya satu Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) yang tersandung kasus korupsi berarti kuat dugaan K3S pada kecamatan itu tidak pernah melakukan konsultasi. Oleh karena itu, Banggua pun bertanya apa sebenarnya fungsi jaksa sahabat guru (JSG). Pengamat hukum ini meyakini jika kepsek sudah di ingatkan oleh jaksa mana mungkin berani memakai anggaran yang bukan pada peruntukannya.

“Selain itu, jika memang kerugian negara mencapai Rp 17.2 M coba agar dijelaskan secara rinci, tapi jika belum di audit badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) atau badan pemeriksa keruangan (BPK) tolong juga disampaikan, Jaksa tidak perlu malu akan hal itu. Dan apabila memang keluarga korban juga merasa ada ke zaliman. Sebaiknya, mereka ( keluarga korban, red ) menulis surat kepada bapak presiden sehingga dengan begitu kasus ini bisa disupervisi oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK RI),”tegas Banggua.

Selain menulis surat kepada presiden, keluarga korban juga bisa menulis surat kepada pengawas Kejaksaan Agung. Selain itu, surat pengaduan juga dapat dilayangkan ke Polda Jawa barat dengan harapan perkara ini bisa menemukan titik terang. Begitu juga dengan jumlah kerugian negara agar bisa jelas disampaikan siapa saja yang ikut menikmati. Banggua pun meminta agar jaksa bersikap profesional.

Sementara terkait pemanggilan para saksi ini belum ada konfirmasi dari pihak kejari. Kasi intel Cakra Yudha juga ketika dihubungi tidak menjawab pesan yang disampaikan Bogor Times. Ketika ditemui dikantornya pada Jumat 12 September lalu jaksa tidak ada ditempat.

Sebelumnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor pada 23 Juli lalu
kembali menetapkan enam tersangka pada kasus dugaan korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) periode 2017-2019 pada kegiatan ujian tengah semester, UAS, try out serta ujian sekolah pada SD se-Kota Bogor.

Keenamnya merupakan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) pada tahun 2017 sampai 2019 yang tersebar di enam kecamatan di Kota Hujan. Sebagian masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Sementara, sisanya merupakan mantan ASN yang telah pensiun.

“Enam tersangka baru ditetapkan, yakni BS, GN, DD, SB, WH, dan DJ. Adapun kerugian negara ada sebesar Rp 17.2 Milyar. Secara keseluruhan, telah ada tujuh tersangka yang ditahan. Satu tersangka berinisial JRR berperan sebagai penyedia jasa percetakan kertas ujian tengah semester (UTS), try out, dan ujian kenaikan kelas tingkat SD se-Kota Bogor,”jelas Bambang Sutrisna Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor

Redaktur : Febri Daniel Manalu

Bagikan:

Tinggalkan Balasan