Bogor Times, Kabupaten-Realisasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Babakan Madang yang sudah berjalan sejak beberapa tahun ini masih perlu dioptimalkan.
Optimalisasi yang harus dilakukan meliputi beberapa hal, diantaranya mengenai efektifitas perputaran ekonomi antara Agent E-warong dengan KPM, maupun proses penyaluran BPNT tersebut.
Karena sesuai dengan hasil advokasi yang dilakuan oleh Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GEMPAR) perihal dengan masalah yang berkembang didalam pelaksanaan program BPNT.
Masalah yang terjadi dan berkembang dimasyarakat desa sekecamatan Babakan Madang terjadi akibat adanya oknum TKSK yang melakukan tindakan melawan hukum yang mengakibatan banyak pihak mengalami kerugian,
"Oknum TKSK dengan berani memonopoli bahan pangan untuk BPNT sampai pelarangan Agent untuk penyaluran secara langsung, yang dilakukan Agent saat ini hanya sebatas penggesekan Kartu Keluarga Sejatera (KKS),"kata ketua GEMPAR, Putra,Kamis (25/2/2021).
Lebih lanjut Putra menjelaskan, Penyaluran BPNT yang seharusnya dilakukan setelah penggesekan kartu KKS di Agent E-Warong malah dilakukan di Desa, sedangkan hal tersebut tidak diatur didalam PEDUM SEMBAKO 2020.
"Kami dengar jelas dari salah satu Agent yang ditemui oleh GEMPAR yaitu pelarangan Agent menyalurkan bahan pangan untuk program BPNT, dan Oknum perangkat Desa yang ikut menggiring KPM untuk mengambil bahan pangan hasil dari penggesekan di Desa"jelasnya.
