BANDUNG – Di tengah sorotan publik akibat isu dugaan penyadapan yang menyeret oknum elite kepolisian, Polri menunjukkan kepedulian terhadap persoalan sosial masyarakat melalui peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). Program yang digagas Polda Jawa Barat ini menjadi salah satu upaya kepolisian untuk membantu masyarakat mendapatkan akses pekerjaan sekaligus memperkuat peran institusi Polri di tengah kehidupan sosial.
Peluncuran program Poliran di Bandung, Rabu (11/11/2026), mendapat apresiasi dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. Menurutnya, keterlibatan Polri dalam mengatasi persoalan pengangguran merupakan bentuk kolaborasi penting antara kementerian, lembaga, dan berbagai institusi untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih kuat dan inklusif.
Yassierli menilai, persoalan pengangguran tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah melalui satu kementerian. Diperlukan sinergi berbagai pihak, termasuk kepolisian dan dunia usaha, agar penciptaan lapangan kerja serta akses bagi pencari kerja dapat berjalan lebih optimal.
“Suatu kebahagiaan bagi Kementerian Ketenagakerjaan, ekosistem ketenagakerjaan memang harus dibangun melalui kolaborasi, dan Alhamdulillah institusi Polri ikut dalam bagian kolaborasi itu untuk mewujudkan ketenagakerjaan yang lebih baik,” ujar Yassierli.
Ia menyebutkan, kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan berbagai institusi turut mendukung penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dalam dua tahun terakhir.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TPT Indonesia tercatat sebesar 4,91 persen pada Agustus 2024. Angka tersebut turun menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025 dan kembali menurun menjadi 4,75 persen pada Agustus 2026.
Meski menunjukkan tren penurunan, persoalan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Ketersediaan lapangan kerja, kesesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, serta pemerataan kesempatan kerja masih membutuhkan perhatian serius.
Yassierli juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi tenaga kerja agar mampu mengikuti perkembangan kebutuhan industri. Menurutnya, perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan sertifikasi kompetensi sesuai bidang pekerjaan.
Karena itu, lulusan SMA, SMK, hingga perguruan tinggi diharapkan terus meningkatkan kemampuan agar memiliki peluang lebih besar memasuki pasar kerja. Kementerian Ketenagakerjaan, kata dia, telah menyiapkan berbagai program pelatihan vokasi untuk membantu meningkatkan keterampilan angkatan kerja.
Selain peningkatan kompetensi, Yassierli meminta perusahaan menerapkan proses rekrutmen yang adil dan tidak diskriminatif. Persyaratan penerimaan pekerja harus relevan dengan kebutuhan pekerjaan serta berfokus pada kompetensi calon tenaga kerja.
“Semoga program Polisi Peduli Pengangguran dapat hadir bersama kita semua membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik ke depan,” katanya.
Program Poliran sendiri diharapkan menjadi jembatan antara masyarakat pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Melalui pendekatan tersebut, kepolisian tidak hanya menjalankan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga mengambil bagian dalam membantu menyelesaikan persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, peluncuran program ini juga menjadi momentum bagi Polri untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat, terutama di tengah berbagai sorotan terhadap institusi kepolisian. Kepedulian terhadap persoalan pengangguran merupakan salah satu bentuk kontribusi sosial yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung apabila dilaksanakan secara konsisten.
Namun, upaya membangun kepercayaan publik tentu tidak cukup hanya melalui program sosial. Transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, serta penegakan hukum yang adil tetap menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Dengan hadirnya Poliran, Polda Jawa Barat diharapkan tidak sekadar meluncurkan program secara seremonial, tetapi mampu memastikan para pencari kerja benar-benar memperoleh akses terhadap kesempatan kerja.
Pada akhirnya, keberhasilan Poliran tidak hanya diukur dari kemeriahan peluncurannya, melainkan dari jumlah masyarakat yang berhasil dibantu mendapatkan pekerjaan serta manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat.***
