Gibran Dikabarkan Mundur dari Jabatan Wapres, 120 Anggota DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat

JAKARTA, BOGORTIMES.COM – Kabar mengejutkan datang dari lingkungan pemerintahan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Informasi tersebut disampaikan Ketua Umum Pro-Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi. Ia menyebut Gibran telah berpamitan kepada Presiden Prabowo saat menyambut kedatangan kepala negara di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga disebut-sebut telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Prabowo.

Baca Juga:Kemeriahan Bazar UMKM. Koperasi Karyawan Indocement Jadi Koperasi Inspiratif

“Betul,” kata Budi Arie ketika dikonfirmasi sejumlah media mengenai kabar pengunduran diri Gibran.

Berdasarkan informasi yang diperoleh NU Online, Gibran juga dijadwalkan menyampaikan surat pengunduran diri secara resmi kepada pimpinan MPR dan DPR RI pada Kamis (12/11/2026).

Namun, hingga informasi ini disusun, kabar tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi dari pihak Istana maupun lembaga negara terkait.

120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat

Kabar pengunduran diri Gibran muncul di tengah menguatnya dinamika politik di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan bahwa jumlah tersebut telah melampaui persyaratan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang. Dan ini sudah melebihi syarat minimal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Baca Juga: Hari Bangunan Indonesia 2026, Indocement Renovasi Rumah Warga Bogor dan Perkuat Komitmen Ramah Lingkungan

Adapun delapan fraksi yang memberikan dukungan terhadap usulan tersebut terdiri atas:

  1. Fraksi PKS: 28 anggota.
  2. Fraksi Partai NasDem: 19 anggota.
  3. Fraksi PKB: 18 anggota.
  4. Fraksi Partai Demokrat: 18 anggota.
  5. Fraksi PDI Perjuangan: 14 anggota.
  6. Fraksi Partai Golkar: 11 anggota.
  7. Fraksi Partai Gerindra: 11 anggota.
  8. Fraksi PAN: 1 anggota.

Dari rincian tersebut, Fraksi PKS menjadi penyumbang anggota terbanyak dengan total 28 orang, sedangkan Fraksi PAN menjadi yang paling sedikit dengan satu anggota.

DPR Siapkan Proses Hak Menyatakan Pendapat

Saan Mustopa menjelaskan bahwa pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tersebut mengacu pada Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Pasal 192 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Sementara itu, substansi usulan berkaitan dengan Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3, yang mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila diduga tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pejabat negara tersebut.

Menurut Saan, usulan yang telah diterima pimpinan DPR selanjutnya akan diproses berdasarkan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga: Hari Bangunan Indonesia 2026, Indocement Renovasi Rumah Warga Bogor dan Perkuat Komitmen Ramah Lingkungan

https://bogortimes.com/2026/11/11/hari-bangunan-indonesia-2026-indocement-renovasi-rumah-warga-bogor-dan-perkuat-komitmen-ramah-lingkungan//////////////////Baca Juga:Kemeriahan Bazar UMKM. Koperasi Karyawan Indocement Jadi Koperasi Inspiratif

“Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” pungkasnya.

Berdasarkan pemberitaan resmi DPR RI pada 11 November 2026, usulan HMP tersebut direncanakan masuk dalam agenda rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).

Dinamika Politik Menanti Kepastian

Munculnya kabar pengunduran diri Gibran bersamaan dengan pengajuan Hak Menyatakan Pendapat oleh 120 anggota DPR menjadi perkembangan politik yang menyita perhatian publik.

Meski demikian, kedua persoalan tersebut perlu dilihat sebagai proses yang berbeda. Kabar pengunduran diri masih membutuhkan pernyataan resmi, sedangkan usulan HMP merupakan proses konstitusional yang harus melewati tahapan sesuai peraturan perundang-undangan.

Publik kini menantikan klarifikasi resmi dari Istana Kepresidenan, Gibran Rakabuming Raka, serta perkembangan sikap DPR RI terkait dinamika politik tersebut.***

3 thoughts on “Gibran Dikabarkan Mundur dari Jabatan Wapres, 120 Anggota DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *