BOGOR TIMES – Dugaan ketidaksesuaian material hollow dalam proyek revitalisasi sekolah di Kota Bogor dengan nilai penawaran sekitar Rp4,2 miliar menyisakan tanda tanya. Pasalnya, dasar perubahan kontrak atau Contract Change Order (CCO) pada proyek tersebut belum mendapatkan penjelasan dari Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Kabid Sarpras) Dinas Pendidikan Kota Bogor, Dede Soleh.
Melalui pesan WhatsApp pada Kamis, 12 November 2026, Dede dikonfirmasi mengenai dasar hukum dan kondisi lapangan yang melatarbelakangi perubahan kontrak tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan, Dede belum memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai dasar CCO itu.
Konfirmasi tersebut mengacu pada Pasal 54 ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 yang mengatur perubahan kontrak apabila terdapat perbedaan antara kondisi lapangan saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak.
Pertanyaan mengenai dasar CCO mencuat setelah pelaksana proyek, dalam wawancara pada 11 Agustus 2026, mengungkapkan bahwa material hollow yang diajukan untuk pekerjaan rangka plafon merupakan material yang biasa digunakannya.
“Yang sering di pakailah maksudnya sering dipakai yang ini,” ujar pelaksana berinisial J saat menjelaskan alasan penggunaan material tersebut.
Bahkan, pelaksana mengakui sebelumnya telah melihat gambar perencanaan yang mencantumkan ukuran hollow 4 × 4 sentimeter dan 4 × 2 sentimeter. Meski demikian, ia tetap mengajukan alternatif material kepada konsultan pengawas.
Menurut pengakuannya, contoh material hollow telah diserahkan kepada konsultan pengawas untuk memperoleh persetujuan sebelum dilakukan pembelian.
“Kebetulan yang ini si konsultan si pengawasnya meng acc untuk di belilah gitu. Saya langsung saya beli gitu,” katanya.
Meski demikian, pernyataan mengenai persetujuan material tersebut masih sebatas keterangan pelaksana. Hingga berita ini disusun, belum diperoleh konfirmasi langsung dari konsultan pengawas mengenai proses pemeriksaan dan persetujuan material hollow tersebut.
Tak hanya itu, pelaksana juga menjelaskan bahwa apabila ditemukan perbedaan antara material yang telah terpasang dan gambar perencanaan, persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui adendum atau mekanisme tambah-kurang pekerjaan.
“Ya, kalau yang sudah terpasang biasanya gitu Pak. Langsung bisa ditambah kurang,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai alasan perubahan kontrak. Sebab, Pasal 54 ayat (1) Perpres Nomor 46 Tahun 2025 mengatur bahwa PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak apabila terdapat perbedaan antara kondisi lapangan saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak.
Karena itu, melalui konfirmasi WhatsApp kepada Dede, turut dipertanyakan kondisi lapangan apa yang sebenarnya berbeda sehingga mekanisme CCO dinilai dapat diterapkan dalam proyek tersebut.
Selain itu, dipertanyakan pula apakah penggunaan material yang diduga berbeda dari gambar perencanaan dapat dijadikan dasar perubahan kontrak apabila tidak ditemukan perbedaan kondisi lapangan yang mengharuskan perubahan spesifikasi.
Sementara itu, keterangan pelaksana mengenai ukuran hollow juga menyisakan pertanyaan. Dalam wawancara tanggal 11 Agustus 2026, pelaksana beberapa kali menyebut maupun membenarkan perkiraan ukuran hollow sekitar 3,5 × 3,5 sentimeter yang digunakan untuk rangka plafon.
Namun, pada bagian lain dalam wawancara yang sama, pelaksana mengaku tidak melakukan pengukuran terhadap sampel material hollow yang diajukannya kepada konsultan pengawas.
“Saya enggak ngitung 3,5 * 3,5,” ujarnya.
Ia kemudian menambahkan, “Jadi saya enggak ngelihat ketebalan atau ukuran gitu.”
Dua hari setelah wawancara tersebut, tepatnya pada 13 Agustus 2026, pelaksana mengirimkan foto pengukuran menggunakan jangka sorong digital yang menunjukkan angka 38,11 milimeter.
Meski demikian, belum diperoleh verifikasi mengenai asal material yang diukur, apakah hollow tersebut merupakan material yang sama dengan yang terpasang di lokasi proyek, serta siapa yang menyaksikan proses pengukurannya.
Perbedaan antara perkiraan ukuran yang berulang kali disebut atau dibenarkan pelaksana, pengakuannya bahwa ia tidak melakukan pengukuran sampel, serta foto pengukuran yang dikirimkan kemudian masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut.
Persoalan tersebut sekaligus menyisakan pertanyaan mendasar: apakah perubahan kontrak benar-benar dilatarbelakangi perbedaan kondisi lapangan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1), atau justru dipertimbangkan untuk menyesuaikan pekerjaan yang telanjur menggunakan material berbeda dari gambar perencanaan?
Penulis : Febri Daniel Manalu
